Suara Kita
Budaya Korupsi dan Kolusi
Kasus korupsi dan kolusi telah menjadi realitas social yang selalu muncul dalam aktifitas ekonomi politik Negara kita. Dalam perjalanan 30 tahun pembangunan Orde Baru, bentuk patologi ekonomi berupa korupsi dan kolusi ini menunjukkan sosoknya dengan begitu nyata. Kenyataan adanya patologi ekonomi tidak lagi bisa dihindari karena telah kait-mengait dengan struktur social dan meresap dalam system masyarakat kita. Sepertinya fenomena korupsi tersebut telah menjadi bagian integral dalam praktik penyelenggaraan Negara dan kebiasaan hidup masyarakat kita.
Indikasi yang muncul selain bisa dilihat dari tingginya nilai korupsi, juga dapat dideteksi dari masyarakat terhadap fenomena dengan membiarkannya tanpa ada mekanisme untuk mempertanyakan secara serius.
Masyarakat tidak lagi menilai korupsi dan kolusi sebagai penyimpangan serius yang perlu mendapatkan perhatian tetapi justru memaklumi atau bahkan turut dalam mekanisme manipulatif tersebut. Bentuk-bentuk pemakluman masyarakat terhadap korupsi ditunjukkan dari praktek-praktek yang terbiasa dalam kehidupan masyarakat yang bernuansa koruptif dan kolusif. Hampir tidak ada urusan yang terjadi dengan tidak menggunakan uang pelican, baik itu menyangkut urusan dengan pihak pemerintah maupun antarwarga sendiri.
Budaya korupsi yang muncul dalam kehidupan masyarakat kita tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh struktur yang dibangun oleh Negara. Dalam periode pemerintahannya, Orde Baru membangun struktur dan format ekonomi politik secara birokratis dan cenderung otoriter. Melalui hegemoni kekuasaannya Negara menekankan tata nilai dan pola relasi social yang tunduk terhadap aturan dan system yang diciptakan. Akibat tidak ada tatanan masyarakat yang tidak sesuai dengan tatanan yang diinginkan Negara. Dalam kasus korupsi kolusi ini masyarakat mengadopsi nilai social yang melandasi relasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat realitas structural yang ada disekelilingnya, sebagai bangunan yang diciptakan Negara.
Negara menciptakan tatanan yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kolusi bukan tanpa tujuan. Dalam dirinya para pemangku pemerintahan sangat diuntungkan oleh budaya korupsi dan kolusi ini karena bisa mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Aktualisasi kepentingan pribadi melalui kekuasaan politik dalam bidang ekonomi telah menumbuhkan penguasaan asset dan sumber daya ekonomi yang menumpuk pada bagian tertentu, sehingga muncul ketimpangan yang begitu mencolok di antara warga masyarakat.
Selain mendapatkan fasilitas yang menguntungkan kepentingan pribadinya budaya korupsi memberikan kekuatan social yang besar sehingga tidak muncul usaha dari masyarakat untuk menggugat system tersebut, karena berpartisipasi dalam pembagian keuntungan secara manipulatif tersebut. Hanya keprihatinan sebagian kecil orang saja yang akhirnya membuat system manipulatif ini kehilangan legitimasinya. Tetapi sebagian besar masyarakat system yang bobrok ini tetap dimaklumi beberapa pembenaran.
Membudayanya perilaku pemburuan rente ekonomi dengan praktek korupsi dan kolusi telah berjalan bertahun-tahun dan menimbulkan kerawanan ekonomi yang begitu besar. Kotribusi nyata yang ditimbulkan dari system yang rapuh ini adalah tidak kuatnya fundamental mikro ekonomi kita, akibatnya telah kita rasakan bersama bahwa diantara kawasan Asia mata uang kita mengalami depresi paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa secara fundamental ekonomi kita rapuh, kenyataannya fenomena korupsi dan kolusi paling parah terjadi di Negara kita.
Prilaku korupsi dan manipulasi yang telah membudaya sampai melibatkan pihak wakil rakyat menjadi fenomena puncak yang harusnya menjadi bahan refleksi semua pihak yang masih peduli dengan keadilan dan kejujuran. Bagaimanapun krisis ekonomi yang menimpa perekonomian kita akhir-akhir ini memberikan banyak pelajaran berharga serta dorongan yang kuat untuk memaksakan agar system yang fair mulai diberlakukan di Negara kita. Sudah tidak ada tempat lagi bagi para pemburu rente ekonomi yang hidup dari fasilitas Negara dengan melanggengkan budaya korupsi dan kolusi yang jelas-jelas manipulatif.
Salam,
KERUNTUHAN EKONOMI ASIA AFRIKA
Menanggapi fenomenba pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, banyak pengamat ekonomi yang justru menyatakan sikapnya secara hati-hati dengan memberikan fakta kesenjangan dan kesimbangan alam sebagai persoalan yang tersisih dari diskursus mengenai pertumbuhan ekonomi.
Berbagai pertimbangan dari sudut pandang lingkungan menjadi penting, mengingat munculnya kerusakan alam yang semakin parah, mengingat munculnya kerusakan alam semakin parah, sebagai akibat pembangunan ekonomi. Yang menarik sikap skeptis terhadap pembangunan yang dalam praktiknya masih sangat kental dengan paradigma pertumbuhan, tertuju pada sebagian besar Negara-negara asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi ekstra cepat.
Scenario buruk
Majalah Economic & Business Review Indonesia, April 1996, memuat artikel yang memprediksi kehancuran Asia di akhir 2010. menurut scenario ini, pembangunan di kawasan asia akan mencapai puncaknya pada Abad XXI. Namun, diprediksi masa keemasan pembangunan tersebut tak akan berlangsung lama karena akan segera disusul oleh kehancuran.
Menurut pemikiran ini, kehancuran ekonomi asia akan disebabkan mengeringnya sumber energi, dan rusaknya sumber-sumber alam yang selama ini menopang sebagian besar usaha pembangunan. Porak-porandanya lingkungan hidup yang tercabik-cabik oleh pembangunan, pada gilirannya akan membahayakan keberadaan umat manusia, karena tak mampu menyediakan bahan makanan yang cukup layak untuk dikonsumsi manusia. Pencemaran alam menyebabkan sumber bahan makanan menjadi terkontaminasi, sehingga membahayakan kesehatan umat manusia.
Kalau ditengok ke belakang mengenai sejarah perkembangan ekonomi dunia, kawasan asia justru menjadi daerah yang paling akhir dalam memulai proses pembangunan. Dalam alur gerakan kapitalisme dunia, kelompok Negara asia masuk dalam kategori generasi ketiga, setelah generasi pertama yang dipelopori inggris (abad ke-18), dan generasi kedua yang dipimpin oleh jerman dan jepang.
Pembangunan pada generasi pertama mengembangkan sector industri sebagai tumpuhan memperoleh keunggulan bersaing di dalam mekanisme pasar. Sementara itu, generasi kedua lebih berpatron pada kebijakan protektif pemerintah dalam system pembangunan yang beroientasi ke dalam.
Sedangkan untuk generasi ketiga, pembangunan dilakukan dengan mengekspolitasi sumber daya alam yang diolah dengan teknologi industri yang telah menjadi sampah di Negara maju (generasi pertama). Perbedaan sangat mencolok terjadi antara pembangunan ekonomi generasi pertama dan kedua dengan pembangunan generasi ketiga. Kalau pada generasi pertama pembangunan mulai manampakkan hasil setelah melewati waktu 200 tahun, dan generasi kedua 100 tahun lebih, maka generasi ketiga hanya membutuhkan 25-50 tahun.Perbedaan lain, generasi ketiga relative belum memiliki format politik yang jelas serta adanya kecenderungan represi terhadap gelombang demokratisasi.
Masa depan
Mencermati, perkembangan kawasan asia di masa mendatang banyak prediksi yang menyatakan bahwa kawasan asia menjadi pusat ekonomi dunia. Gerakan maju yang begitu pesat dari persetujuan APEC dan semakin mapannya AFTA dengan dukungan ASEAN yang semakin handal, meyakinkan kita akan kenyataan masa depan yang begitu cerah.
Jepang menjadi Negara paling depan, sementara Negara-negara yang lain berada dibelakangnya. Jepang bagaimana pun, menjadi patron bagi perkembangan ekonomi di asia, Negara-negara lain sangat bergantung dalam soal teknologi. Banyak Negara di kawasan Asia yang dalam mengembangkan industrinya menggantungkan diri pada relokasi industri Jepang. Persoalan klasik yang muncul, jenis industri relokasi adalah industri yang tingkat polusinya tinggi. Akibatnya, proses relokasi ini akan sangat mengganggu keseimbangan Negara-negara sedang berkembang.
Rupanya, muncul tipologi yang hampir sama, di mana setiap relokasi industri akan selalu diiringi persoalan kerusakan lingkungan. Namun karena kebutuhan pengembangan sector industri yang begitu tinggi, kadang membuat pertimbangan lingkungan tersebut tidak dijadikan prioritas, atau bahkan diabaikan oleh Negara-negara penerima relokasi tersebut, akibat obsesi Negara-negara berkembang di kawasan asia bagitu tinggi dengan didukung iklim ekonomi global, desain pembangunan yang dikembangkan begitu terserap pada titik pertumbuhan yang dipatok tinggi.
Modal asing menjadi potensi sumber pertumbuhan yang cukup menentukan, baik dalam wujud investasi langsung maupun bantuan asing. Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya yang dimiliki menjadi terasa berlebihan, seperti eksploitasi sumber tambang secara besar-besaran dan upah buruh yang ditekan semurah mungkin. Kombinasi komponen sumber daya pertumbuhan yang berasal dari dalam negeri maupun asing mampu memandu percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu spektakuler.
Menjadi masuk akal kalau ritme yang diagung-agungkan sebagai kebanggaan oleh segenap segara kawasan Asia ini, tak memiliki daya tahan yang tinggi. Bagaimanapun pada suatu saat manakala potensi sumber daya tersebut telah habis, mekanisme pertumbuhan tersebut akan segera berganti dengan ancaman kehancuran. Bagi Negara kita yang sampai sekarang ini masih terbuai ritme pertumbuhan, seharusnya segera menyadari akan tanda-tanda kebangkrutan yang telah mulai dirasakan saat ini. Banyak ahli energi dan tambang yang mengingatkan akan minimnya sumber daya minyak. Belum lagi persoalan penggundulan hutan yang makin menjadi, dan penekanan upah buruh yang semua itu diorientasikan untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi.
Tanpa usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan lingkungan dengan melakukan pengelolaan sumber daya pertumbuhan yang lebih baik, pembangunan negeri kita sebenarnya sedang di ancam oleh bahaya kehancuran yang begitu mengerikan. Upaya untuk memformulasi berbagai pertimbangan kemanusiaan ke dalam desain strategi pembangunan semakin dibutuhkan dengan memberikan ruang public yang semakin besar guna mendukung partisipasi rakyat.
Tampaknya, ideology pembangunan yang sementara waktu begitu mewarnai berbagai mekanisme perkembangan ekonomi di kawasan Asia perlu dipecahkan dengan menemukan format baru yang bersifat local dan terintegrasi kepada kepentingan masyarakat dunia, sekaligus manusiawi.
Salam,
(Sumber: Berbagai kutipan dgn perubahan seperlunya)
Menjelang UNAS
Apa jadinya jika anak kita tidak lulus sekolah, dan apa pula yang akan dikerjakan setelah lulus sekolah? Pertanyaan itu sekarang sedang menghantui wali murid, ujian nasional untuk SLTA sebentar lagi digelar.
Berbagai cara ditempuh oleh guru agar anak didik mereka mendapat nilai terbaik. Skenario kecurangan mulai di susun. Ada rasa kasihan pada para guru ketika anak didik mereka tidak lulus, walaupun sewaktu pelajaran dikelas selalu membuat keonaraan, tetapi itulah rasa simpatik dibenak guru pada anak didik kita. Bisa dibayangkan kalau tidak lulus semangat hidup mulai pudar bahkan sirna. Sejuta harapan orang tua tertumpu pada anak, sebagai penerus generasi keluarga, lulus, bekerja, dapat uang, dan membantu meringkan kebutuhan ekonomi keluarga.
Sangat disayangkan jika seseorang yang mempunyai kemampuan bekerja pada sebuah perusahaan tidak dapat menjadi karyawan, karena tidak mempunyai ijazah. Padahal mereka tahu ijazah bukan satu-satunya alat untuk meloloskan dari tes pekerjaan. Mungkin itulah sedikit masalah, mengapa para guru bekerja susah payah membuat scenario kecurangan yang dapat diberikan untuk anak didik mereka, yang tujuannya hanya satu yaitu LULUS.
Sebagian orang melihat system pendidikan kita yang salah. Nilai kelulusan hanya diambil dari nilai Unas saja. Dalam agama islam diajarkan bahwa “sebuah amal jangan dilihat dari hasilnya tetapi lihatlat prosesnya”, karena hasil tidak dapat mewaliki baik buruknya seseorang, informasi hasil bukan segala-galanya tetapi membantu. Mungkin itu sedikit uneg-uneg dibenak orang tua, dan mereka merasa kecewa dengan aturan yang ada sekarang, target kululusan untuk nilai Unas harus 4.5, 4.75, 5, 5.5 dan seterusnya.
Pada akhirnya nilai akhir yang menjadi prioritas. Jika waktu untuk menghadapi ujian masih cukup lama maka guru dan murid cukup tenang beban, yang ada masih jauh didepan, apabila menjelang Unas gebrakan mulai dibuat, diadakan les, tryout, lomba cerdas cermat, jam tambahan digelar dan lain sebagainya. Lagi-lagi kualitas pendidikan di Indonesia dipertanyakan.
Belum lagi tantangan dari dalam. Seorang guru harus mengajar yang bukan mata bidang studinya. Hal ini sering terjadi di sekolah swasta, salah satu alasan ialah sekolah tidak mampu memberi kesejahteraan pada para gurunya. Apakah kita akan kembali ke kurikulum CBSA? Seperti yang telah kita tahu system tersebut tidaklah efektif jika tetap diberlakukan sekarang. Ironisnya kurikulum yang ada juga berganti-ganti. Anak didik bingung dibuatnya.
Persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, harus ada sinergi antara komponen sekolah, orang tua murid, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah. Sebagai penyelenggara pendidikan sekolah harus menciptakan suasana nyaman bagi anak didiknya. Tepat sasaran dalam mengimplementasi anggaran pendidikan sekolah, kurangi kegiatan luar sekolah yang kurang maksimal. Guru jangan hanya memberi catatan-catatan untuk anak didik sementara pemahaman akan materi pelajaran kurang. Tanamkan bahwa guru adalah pengemban amanat UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai orang tua murid harus selalu mengikuti perkembangan anak di sekolah, kalau perlu tiap bulan sekali datang ke sekolah untuk melihat prestasi anak. Fasilitasi sarana pendidikan untuk menunjang keberhasilan prestasi belajar. Sebagai komite sekolah harus selalu mengawasi dan memberi teguran jika ada pelanggaran terjadi, memberi solusi dan jalan tengah atas masalah yang ada. Tidak hanya komponen sekolah saja yang terlibat dalam keberhasilan suatu pendidikan, masyarakat juga mempunyai peranan sangat penting. Maraknya sarana hiburan di luar sekolah membuat anak didik terganggu, diputarnya film-film di bioskop disiang hari pada jam pelajaran, rental playstation dimana-mana dan masih banyak lagi kendala-kendala dari luar yang harus di hadapi. Sediakan buku-buku penunjang secara gratis dan jangan membuat kebijakan yang membingunkan peserta didik, kaji ulang dan sesuaikan dengan kondisi dilapangan terhadap kebijakan yang akan diterapkan, mungkin itu tugas dari pemerintah di bidang pendidikan.
Salam ….
Kapan di Untungkan
Nasib acapkali menimpa kaum marginal. Penggusuran dimana-mana, dengan alasan penghijauan, mengganggu ketertiban, mengurangi kemacetan, dan segudang alasan. Untuk suatu perubahan memang harus ada yang dikorbankan, tapi mengapa selalu kaum lemah sasarangnya. Apakah mereka tidak mengerti kalau mereka berdiri dan menjadi besar dengan bantuan orang-orang seperti mereka.
Penggusuran lapak PKL dengan dalih penertiban, semua di gusur kalau tidak mobil trantip akan mengangkut mereka. Jl. Gembong Surabaya, berapa banyak pedagang yang jualan tiap harinya, ratusan pedagang dibawah panas matahari 12.00 siang, padahal kemacetan bukan disebabkan oleh mereka, entah kemana mereka sekarang. Seorang penjual es tebu di jalan jagir wonokromo berlari-lari menghindari trantip, tetapi mereka tidak peduli siapa yang jualan dan mempunyai kepentingan apa.
Di mata mereka PKL adalah musuh yang harus diberantas, karena susah di kejar kacang goreng ibu tersebut sempat diambil petugas dan dimakan petugas trantip, kursi plastik pun mereka ambil, ketika saya duduk ibu tersebut cerita kalau baru saja ada penertiban.
Jam 9 malam di depan Mangga Dua jagir wonokromo selalu ramai dipadati pedagang sayur, sampai menjelang jam 7 pagi mereka sudah harus pulang kalau tidak maka petugas telah menyiapkan mobil truk pengangkut. Dan, masih banyak lagi saudara-saudara kita, kaum marginal yang mengalami nasib serupa.
Entah dimana tanggung jawab pemerintah, apakah mata hati mereka telah tertutup untuk saudara-saudara kita yang sepeti itu. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka 5 tahun kedepan, tetapi setelah terpilih mereka lupa atau melupa tidak peduli lagi. Relokasi yang diberikan juga tidak merupakan penyelesaian yang arif, ya kalau laku, yang jelas mereka punya alasan mengapa berjualan ditempat tersebut. Kalau pindah siapa yang beli, karena tempatnya sepi kalau pun ada yang lewat juga jarang, lokasinya didaerah pinggiran.
Peraturan pemerintah tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum menjadi senjata untuk menggusur dan ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama ini untuk membangun tanah kelahiran mereka. Apakah arti sebuah keadilan. Orang-orang di atas (pejabat) tenang-tenang saja karena uang mereka ada di beberapa bank. Bagaimana dengan kita?
Konversi minyak tanah telah diterapkan, walaupun pemberian gratis, tapi malah menambah masalah. Biasanya mereka cukup keluarkan uang 5000 untuk membeli minyak, tetapi sekarang harus dengan uang lebih karena harus keluarkan 15000 untuk bisa mendapatkan 3 kg gas elpiji. Ironisnya gas elpiji keberadaannya terbatas bahkan selalu datang terlambat dan hampir tidak ada. Trus, kita mau masak pakai apa? Lagi-lagi rakyat menjadi korban.
Anehnya lagi adalah kemana orang-orang yang selama ini berorasi untuk kepentingan rakyat, tidak ada dengungnya untuk bersuara menurunkan harga minyak atau memperbanyak pasokan, menambah subsidi mitan dan lain-lain. Padahal kalau boleh punya pikiran jelek, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menarik simpati warga agar di pemilu yang akan datang memilih mereka.
Sebagai penutup mudah-mudahan ada pemimpin yang mengerti kepentingan kaum miskin. Dan, ada penyelesaian (jalan tengah) yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
Salam ….
